December 01, 2021

Porsi Pendanaan FLPP Turun Mulai 20 Agustus 2018

[Property-In], Jakarta– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyalurkan dan mengelola dana pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PPDPP merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melaluu koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiyaan Perumahaan.

Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP telah bekerja sama dengan 40 Bank Pelaksanan yang terdiri dari 9 Bank Nasional dan 31 Band Daerah.

Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp 32,36 triliun dengan 532.283 unit rumah. Adapun penerima FLPP tahun 2018 sebanyak 12.455 unit rumah senilai Rp 1,43 triliun.

Total penerimaan manfaat KPR FLPP dari 2010 terdiri dari 73,72% pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,72% Wiraswasta; 3,98% TNI/Polri dan 1,73% lainnya.

Untuk mendukung percepatan pencapaian Program 1 (satu) Juta Rumah, pemerintah melakukan penyiapan dukungan dana yang berdampak pada penurunan beban fiscal Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada program FLPP.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian proporsi pendanaan FLPP.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maka setelah 1 bulan keputusan ini ditandatangani maka sejak tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 berubah menjadi 75:25. Di mana tujuh puluh lima persen dana berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar dua puluh lima persen deblended dengan dana yang berasal dari Bank Pelaksana,

Tahun 2018 PPDPP mengelola dana sebesar Rp 6,57 triliun dari DIPA sebanyak RP 2,8 triliun, saldo tahun 2017 sebesar Rp 2,049 triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp 2,33 triliun, dengan target sebesar 60,625 unit rumah.

Dengan terjadinya penurunan porsi pendanaan, maka target PPDPP meningkat menjadi 70.000 unit rumah. Perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP Tahun 2018 Bank BTN telah mendapat persetujuan dari Menteri keungan untuk menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalura dana FLPP. Saat ini perjanjian kerja sama operasionmal antara PPDPP dan Bank BTN dalam proses finansial.

Dalam menunjang proses penyaluran FLPP kepada MBR, PPDPP melakukan inovasi pengembangan IT melalui sistem e-FLPP, melalui sistem e-FLPP, maka proses verfikasi data yang diajukan Bank Pelaksanaan kepada PPDPP dapat  lebih cepat dilakukan, sehingga dapat mempercepat proses pencairan dana FLPP kepada MBR.

Sistem yang diluncurkan oleh Menteri PUPR tahun 2018 yang diterapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)


RSG

About The Author

Related posts