Peluang Tersembunyi di Lahan HPL

Property-In.co – Lebih aman dibandingkan tanah HGB Murni, tanah HGB yang dikembangkan di atas lahan hak pengelolaan (HPL) bisa menjadi peluang investasi yang menarik.

Dalam diskusi yang digelar oleh PT Ciputra Residence bersama Pusat Pengelola Kompleks (PPK) Kemayoran beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membahas materi soal eksistensi serta keistimewaan pemegang hak pengelolaan.

Topik ini muncul akibat banyaknya tanah HPL yang belum digarap secara maksimal oleh swasta maupun investor. Padahal, sebenarnya dari lahan berstatus HPL terdapat peluang menjanjikan karena mengedepankan tingkat keamanan status tanah yang baik dari pemegang pengelolaan tanah tersebut.

Direktur Pengelolaan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria, M. Noor Marzuki, mengatakan status properti atau hak guna bangunan (HGB) yang dikembangkan di atas lahan dengan hak pengelolaan (HPL) sangat aman dan terlindungi. “Tanah HPL ini merupakan aset tanah milik negara yang pengelolaannya dikuasakan kepada badan-badan pemerintah yang ditunjuk,” ujar M. Noor dalam diskusi tersebut.

Secara definisi, hak pengelolaan bukanlah termasuk dalam kategori hak atas tanah yang bisa dimiliki. Tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, merupakan tanah yang pengelolaannya diatur oleh mereka yang diberikan hak pengelolaan dan mempunyai kewenangan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya.

Sejumlah lembaga yang ditunjuk sebagai subyek HPL antara lain instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Hukum Milik Daerah (BHMD), PT Persero, Badan Otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

“Masyarakat perlu tahu fungsi serta eksistensi tanah berlabel HPL,” kata M. Noor. Maklum, selama ini masyarakat baru sekadar mengetahui status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Murni saja.

Padahal, sejatinya lahan dengan status HGB di atas HPL juga bisa digunakan sebagaimana jenis status lainnya. Contoh berikut ini dapat menjelaskan perbedaan kekuatan hukum antara HGB Murni dengan HGB di atas HPL.

Jika terjadi permasalahan di lapangan terkait status tanah yang berdiri di atasnya bangunan (apartemen atau rumah), dalam tanah HGB Murni penanggung jawabnya adalah si pemilik hak guna bangunan—dalam hal ini developer.

“Tidak jarang developer kerap meninggalkan permasalahan itu tanpa menyelesaikannya. Sudah barang tentu yang rugi masyarakat sendiri,” kata M. Noor. Meski, imbuhnya, banyak juga pengembang yang bertanggung jawab.

Lain halnya dengan HGB di atas HPL. Jika masalah serupa terjadi, maka yang bertanggung jawab jika di kemudian hari adalah pemegang hak pengelolaan alias HPL. Seperti diketahui, pemegang HPL antara lain instansi pemerintah termasuk Pemda, BHMN, BHMD, Persero, Badan Otorita serta badan-badan hukum pemerintah lainnya yang telah ditunjuk.

“Artinya, sebenarnya jauh lebih aman HGB di atas HPL dibandingkan HGB murni yang mengandalkan developer untuk pasang badan bila ada sengketa nantinya,” jelasnya kepada Property-In.

Aset Terbengkalai

Kebanyakan dari pengembang atau investor merasa khawatir memilih lahan HGB ber-HPL. Pasalnya, ada anggapan tanah itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemerintah. Kemudian, tanah tersebut tidak bisa dijaminkan serta beredar asumsi tidak bisa diperpanjang.

Haryanto, Kepala Divisi Hukum PPK Kemayoran membantah pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa lahan HGB- HPL memiliki kedudukan hukum yang aman—dapat diperpanjang dan diperbaharui dengan jangka waktu berlakunya hak mencapai 30 tahun. Kemudian bisa juga dijaminkan jika ada kebutuhan terhadap perbankan serta cenderung aman karena penanggung jawabnya adalah pemegang hak pengelolaan.

DKI-Jakarta
ilustrasi

Area yang dikelola oleh PPK Kemayoran memberlakukan secara terbuka lahan-lahan potensial yang ada di wilayahnya dengan format HGB-HPL. Setidaknya, hal itu bisa dilihat di sana. Di kawasan yang pada era 1980-an pernah terdapat bandara itu sekarang berdiri banyak bangunan yang dikembangkan oleh swasta dan pengembang nasional.

Sejumlah pengembang kakap juga membangun proyek-proyek prestisius. Misalnya Ciputra dengan Citra Tower dan Ciputra Plaza-nya. Ada pula Agung Sedayu Group serta Springhill Group dengan Springhill Royal Suites. “Seluruh proyek ini berada di atas HPL yang dikelola PPK Kemayoran,” ujar Haryanto.

Masih banyak lagi lahan HPL lainnya di Jakarta yang bisa dimaksimalkan oleh pihak swasta maupun investor kolektif dan tunggal. Sebut saja tanah milik Pelindo, Jakarta Propertindo, dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Untuk PPK GBK ada Hotel Atlet, Senayan City, dan Hotel Mulia yang dikembangkan di atas lahan HPL PPK Gelora Bung Karno Senayan. “Masih banyak aset yang bisa digunakan oleh masyarakat dan swasta jika ingin menggunakan lahan HGB ber-HPL,” timpal M. Noor.

Swasta sendiri juga bisa terlibat aktif dalam penggunaan lahan HPL karena didukung pula oleh UU No. 2 tahun 2012 di mana swasta boleh mengembangkan lahan untuk pemukiman.

Hal ini dilakukan oleh Ciputra Group. Seperti diutarakan oleh Meiko Handoyo, Direktur PT Ciputra Residence, mereka berencana membangun apartemen di kawasan Kemayoran. Namun, saat ditanya kapan dan seperti apa konsepnya, ia buru-buru memberi isyarat tidak mau bicara lebih detail lagi. “Belum waktunya ya,” ujarnya singkat.

Selain itu, swasta juga diperkenankan membangun infrastruktur dan bangunan lainnya seperti rumah susun, apartemen, mal, bahkan jalan tol. Yang jelas, M. Noor mengingatkan, semuanya harus sesuai dengan tata ruang wilayah sehingga tidak mengganggu pembangunan lainnya.

Beberapa keistimewaan tanah HGB ber-HPL yang perlu diketahui adalah tanah HPL bisa dialihkan ke pihak lain sesuai perjanjian dan izin dari pengelola; dan bisa juga ditanggungkan ke bank, tergantung izin dari pemilik pengelola.

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh investor adalah harus betul- betul dipastikan bahwa status tanah HPL dalam kondisi ‘clean and clear‘ atau dengan kata lain, bebas dari dari sengketa. “Investor harus jeli melihat apakah kondisi tanah yang akan dipakai itu aman seperti tidak adanya penumpukan pemakai dan tidak dalam sengketa,” kata M. Noor. – Aziz Fahmi Hidayat

About The Author

Related posts