Masih Banyak Kendala, Ketum REI dan Apersi Angkat Bicara Soal Program Sejuta Rumah

[Property-In], Jakarta– Tak bisa dimungkiri masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam Program Sejuta Rumah yang digalakan pemerintah.

Grand Open House
Ketua Umum DPP Realesate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata (pegang Mic)

Ya, meski masih meleset dari target yang dicanangkan, sedikit demi sedikit, angka kesenjangan perumahan mulai berkurang.

Dalam acara Coffee Morning Forwapera dengan tema “Memperkuat Program Sejuta Rumah”, Ketua Umum DPP Realesate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata atau Eman mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat tercapainya Program Sejuta Rumah.

Salah satunya adalah kurangnya insentif yang diterima pengembang MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Menurut Eman, bunga konstruksi menggunakan bank dari pemerintah mencapai 12-13%. Padahal, Pengembang di luar MBR, sudah ada yang single digit.

“Pemerintah harus berpihak pada semua stakeholder. Salah satunya dengan menetapkan bunga konstruksi single digit. Di REI sudah tercatat kira-kira 4.000 pengembang MBR. Kalau konstruksi lebih murah, tentu perusahaan lebih kuat,” ujar Eman di Crown Group Office, Thamrin, Jakarta,  Kamis (19/4).

Eman berpendapat tingginya bunga konstruksi dapat memengaruhi cashflow perusahaan. “Macet sedikit, mereka sangat sensitif. Bisa collapse,” tambahnya.

Untuk itu, Eman berharap,  jika bunga konstruksi bisa turun, tentunya ini dapat menyebabkan biaya lebih kuat dan akhirnya produktivitas meningkat.

Tak cuma bunga konstruksi, Eman juga menyoroti masalah perizinan di daerah yang belum bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Kalau di pemeritah usat sudah advance, pemerintah daerah ini yang masih memperlakukan perizianan untuk MBR ini sama saja,” ungkap Eman.

Senada dengan Eman, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah pun menyampaikan hal yang sama.

“Komitmen di pemerintah daerah kurang kepada kita,” ujar Junaidi.

Junaidi pun menyinggung PP No.64 yang fakta di lapangan belum bersinergi. Malah menurutnya, ‘raja-raja kecil’ di daerah ini malah lebih galak daripada Pemerintah Pusat.

“Sampai saat ini, biaya, waktu itu sangat menyulitkan, MBR itu sudah dibatasi harga jualnya, tapi perizinan dan sertifikasinya harganya tidak menentu. Ini menyulitkan pengembang,” keluhnya.

Untuk itu Junaidi berharap, pemerintah daerah dapat menjalankan mandat dari pemerintah Pusat.

“Untuk perizinan terkait PP No.64 mengenai Amdalalin dan izin lokasi di bawah 5 hektare masih menjadi kendala di lapangan. Jika ini terus terjadi, saya yakin Progam Sejuta Rumah sulit tercapai,” pungkasnya.

RSG

About The Author

Related posts