Property-In.co – Industri hotel di Tanah Air beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan cukup drastis. Penyebab utamanya adalah larangan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menggelar rapat di hotel bagi PNS. Seberapa besarkah pengaruhnya?
Peraturan fenomenal itu diterbitkan Desember tahun lalu oleh Menteri RB Yuddy Crisnandi berupa larangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) menggelar agenda rapat di hotel. Akibat pelarangan tersebut, banyak hotel yang secara terpaksa mengurangi anggaran operasional melalui pemutusan hubungan kerja karyawan.
Dampak yang ditimbulkan bukan cuma itu. Di beberapa daerah, pendapatan hotel yang menggantungkan keuntungannya dari pasar PNS anjlok cukup signifikan. Dikutip dari detik.com, hotel di Malang yang 80% pertumbuhannya dari situ misalnya, dengan terpaksa harus mundur teratur dari bisnis hotel.
Dalam beberapa bulan, industri hotel di Indonesia seakan mati suri dengan adanya larangan tersebut. Banyak hotel yang tidak dapat beroperasional dan ini turut berimbas pada ‘lumpuhnya’ kegiatan ekonomi di daerah, yang otomatis ikut menurun lantaran hotel tidak berjalan dengan normal.
Pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan dengan kondisi ini. Dalam hitungan pemerintah, peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja PNS serta memperketat anggaran belanja negara.
Para pengusaha hotel dituntut berpikir keras mencari solusi guna menyemarakkan okupansi tinggi seperti saat sebelum peraturan tersebut muncul.
Kisah seperti ini pernah terjadi juga di China, seperti yang dituturkan Jesper Palmqvist, Area Director Asia Pacific STR Global ketika ditemui dalam acara Peluncuran Konferensi Investasi Perhotelan Pertama di Indonesia (HICI) 2015 yang digelar pertengahan bulan lalu di Jakarta.
“Ketika itu di China terjadi penurunan daya huni hotel mencapai 10-15%. Persis di Indonesia saat ini terutama di Jakarta dan Bandung yang mengalami penurunan yang sama,” kata Jesper.
Dia juga mengimbau agar para pemilik hotel tetap mengelola bisnisnya tanpa perlu mengurangi harga atau tetap stabil. Sebab, potensi industri pariwisata di Indonesia bertumbuh-kembang dengan cepat. Artinya, kebutuhan akan hunian di hotel tetap terjaga.
Sementara itu Suwito, Founder & CEO Republik Capital Management Ltd (pemilik brand Red Hotel) juga bersuara terkait kejadian ini. Ia menyatakan, pelarangan menginap di hotel itu cukup berpengaruh terutama untuk hotel bintang 4. “Penurunannya mencapai 15%,” ujarnya singkat.
Namun, hal itu tidak terlalu berdampak pada hotel budget. Pasalnya, orientasi market antara hotel budget dan hotel berbintang tidaklah sama. Hotel budget yang rata-rata hanya memiliki 80 kamar, masih bisa terisi dengan penyewa bertipe tunggal dan dadakan. “Berbeda dengan hotel bintang 4 atau 5 yang memiliki kapasitas kamar mencapai 500 ruangan serta memiliki ballroom untuk meeting point, dampaknya sangat terasa,” kata Suwito lagi.
Acara Konferensi Investasi Perhotelan Pertama di Indonesia ini digelar dengan tujuan menarik para pengembang properti, operator, pelaku dan pemilik perhotelan serta pemegang saham dan investor untuk membahas berbagai kesempatan atau potensi yang ada di sektor perhotelan dan pariwisata yang semakin berkembang di Indonesia.
Diprakarsai oleh Sphere Conference yang merupakan bagian dari Singapore Press Holdings Limited (SPH), HICI menyediakan platform untuk diskusi dan pembahasan tentang kesempatan yang ditawarkan oleh perhotelan dan pariwisata yang tumbuh di Indonesia.
Terkait acara ini, salah satu pembicara yang hadir, Matt Gebbie, Director Pacific Asia Horwath HTL mengatakan tujuan lain dari acara ini adalah untuk mendatangkan minat investor terhadap investasi hotel. “Kami ingin terjadi sharing, pihak perusahaan membangun relasi yang baik dengan calon investor dan dan membahas hotel management agreement,” paparnya. – Aziz Fahmi Hidayat
