KEPEMILIKAN ASING: Yes or No?

Pro dan kontra mengiringi pengesahan peraturan kepemilikan properti asing di Indonesia. Meski diyakini bakal menambah geliat industri ini, tidak sedikit juga yang mengkhawatirkan terjadinya penyempitan peluang masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian idaman. 

Oleh: Aziz Fahmi Hidayat dan Fajar Yusuf Rasdianto  

Merespons diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, sejumlah pengembang dengan sigap mengambil langkah bisnis dengan mulai berani merilis dan menawarkan produk mereka.

Sebut saja PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Pada akhir November lalu, anggota Ciputra Group ini mengumumkan rencana peluncuran The Suites, apartemen yang secara khusus disiapkan untuk orang asing atau ekspatriat yang bekerja dan tinggal di Indonesia.

kepemilikan asing

Dalam pernyataannya, Artadinata Djangkar, Direktur Ciputra Property, menyebutkan bahwa The Suites merupakan properti premium yang secara bangunan terintegrasi dengan Frasser Suites di area pengembangan Ciputra World 2 Jakarta.

Apartemen ini nantinya akan dibekali dengan sejumlah fasilitas premium yang disesuaikan dengan segmentasi pasarnya, yakni warga negara asing, sehingga harga yang ditawarkan pun terbilang aduhai. “Harga yang ditetapkan mulai dari lima miliar sampai belasan miliar per unit,” sebut Arta.

The Suites secara resmi baru akan dirilis pada bulan ini seperti yang diungkapkan Arta di hadapan awak media. Dengan menyediakan 60 unit untuk The Suites dari total 210 unit Frasser Suites, Arta mengaku optimistis dengan pencapaian penjualan produknya tersebut.

“Kami yakin tahun ini kondisi properti nasional makin membaik, terlebih dengan adanya peraturan terbaru dari Kementerian ATR/BPN ini,” timpal Candra Ciputra, CEO Ciputra Group.

Ada lagi Lavish Kemang Residence. Apartemen premium yang berlokasi di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan, itu juga tengah menyiapkan produknya untuk bisa dimiliki oleh orang asing. Sumedi Djoko, CEO Lavish Kemang Residence mengatakan bahwa peraturan ini bisa menjadi acuan yang jelas bagi asing untuk memiliki properti di Indonesia sehingga booming properti, yang digadang-gadang akan terjadi dalam dua tahun mendatang, bisa benar-benar terealisasi.

“Melihat pasar di sini kebanyakan adalah orang asing, kami yakin dengan peraturan ini mereka (asing) bisa menjadi potential buyer,” sebutnya.

Akhirnya Ketuk Palu

Melalui badan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, peraturan tersebut secara lengkap menuliskan perihal kepemilikan properti asing ini dapat berupa rumah tunggal ataupun rumah susun dengan catatan hanya untuk orang asing yang punya izin tinggal di Indonesia. Selain itu, pembelian juga hanya berlaku untuk pembelian secara langsung dari pengembang atau pemilik tanah, bukan pembelian dari tangan kedua.

Di sisi lain, pemerintah juga mengatur harga minimal hunian yang dapat dimiliki orang asing. Harganya mengacu pada harga tertinggi di wilayah tersebut. Contohnya, di wilayah DKI Jakarta, harga properti yang dapat dimiliki orang asing harus lebih dari Rp10 miliar untuk landed house dan Rp5 miliar untuk rumah susun (apartemen).

Perhitungan itu mengacu pada harga zona tanah dan harga pasaran properti di masing-masing wilayah. Maka dari itu, harga minimal di Jakarta pasti akan berbeda dengan Yogyakarta ataupun Medan. Ikhwal ini tertulis jelas dalam lampiran tak terpisahkan di peraturan menteri tersebut.

Adapun hal lain yang dibahas dalam peraturan terbaru itu adalah tentang status kepemilikan yang bakal didapatkan orang asing saat membeli properti di Indonesia. Dalam peraturan itu tertulis bahwa orang asing akan tetap mendapatkan status kepemilikan hak pakai, namun dengan skema yang sedikit berbeda.

Kali ini, status hak pakainya hampir mirip dengan status hak milik, bisa diwariskan kepada anak-cucu namun dengan syarat sang ahli waris masih memiliki izin tinggal di Indonesia. Tetapi jika tidak, pemerintah hanya akan memberikan waktu satu tahun agar hunian tersebut dilepas atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Tidak boleh disewakan karena kalau ketahuan akan dicabut haknya.

Dan jika dalam jangka satu tahun hak atas rumah dan tanahnya belum dilepaskan atau dialihkan, maka properti tersebut akan dilelang negara atau menjadi milik pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Hasil lelang nantinya bakal diberikan kepada orang asing/ahli waris setelah dikurangi biaya lelang ataupun biaya lain yang telah dikeluarkan.

Aturan kepemilikan asing ini dipercaya akan mendorong iklim investasi properti di Indonesia. Para pebisnis asing di Tanah Air diharapkan merasa semakin mendapatkan dukungan dari sisi percepatan, ketepatan, dan kepastian untuk memiliki hunian yang memudahkan aktivitas investasi mereka. Dengan begitu, properti di Indonesia pun bakal semakin menggeliat seperti waktu booming-nya beberapa tahun lalu. □

 

 

Daftar Harga Minimal Hunian yang Dapat Dimiliki oleh Orang  Asing 

RUMAH TINGGAL

No Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rupiah)
1 DKI Jakarta 10 Miliar
2 Banten 5 Miliar
3 Jawa Barat 5 Miliar
4 Jawa Tengah 3 Miliar
5 DI Yogyakarta 5 Miliar
6 Jawa Timur 5 Miliar
7 Bali 5 Miliar
9 NTB 3 Miliar
10 Sumatera Utara 3 Miliar
11 Kalimantan Timur 2 Miliar
12 Sulawesi Selatan 2 Miliar
13 Daerah/ Provinsi Lainnya 1 Miliar

 

SATUAN APARTEMEN

No Lokasi/Provinsi Harga Minimal (Rupiah)
1 DKI Jakarta 3 Miliar
2 Banten 2 Miliar
3 Jawa Barat 1 Miliar
4 Jawa Tengah 1 Miliar
5 DI Yogyakarta 1 Miliar
6 Jawa Timur 1,5 Miliar
7 Bali 2 Miliar
9 NTB 1 Miliar
10 Sumatera Utara 1 Miliar
11 Kalimantan Timur 1 Miliar
12 Sulawesi Selatan 1 Miliar
13 Daerah/ Provinsi Lainnya 750 Juta

Sumber: Kementerian ATR/BPN 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *